JIKA SAYA SEORANG BUPATI

Setelah pada tulisan sebelumnya sama berandai-andai menjadi ketua KPK, maka pada tulisan kali ini saya ingin berandai-andai menjadi seorang bupati, khususnya di tempat kelahiran saya Kabupaten Kebumen. Sebenarnya menjadi bupati bukanlah khayalan yang muluk jika dibandingkan dengan pengandaian menjadi seorang ketua KPK. Jika ingin menjadi ketua KPK, seseorang minimal harus berpendidikan S1 hukum, sementara jika ingin menjadi kepala daerah tidak ada persyaratan khusus. Semua orang dari latar belakang apapun berhak mencalonkan diri, tak ada persyaratan khusus tentang pendidikan, etnis, maupun pekerjaan. Yang menjadi syaratnya ialah dukungan dari warga negara dengan memenangkan pemilukada.

Apalagi modal saya tidak kosong-kosong amat. Setidaknya saya pernah mengenyam pendidikan pada studi yang mempelajari politik dan pemerintahan. Saya sedikit banyak tahu tentang dinamika politik, juga bagaimana kebijakan publik di buat. Semoga itu berguna dalam memberikan imajinasi kepada saya tentang idealnya seorang kepala daerah.

Sebenarnya, cita-cita menjadi seorang bupat bukanlah cita-cita yang ada di benak saya sejak dulu. Bahkan ketika memutuskan mengambil jurusan politik dan pemerintahan di bangku universitas, saya belum berpikir menjadi bupati. Saya hanya merasa politik adalah ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal keberadaan politik dekat dengan keseharian kita, disadari atau tidak.

Cita-cita menjadi bupati sendiri baru ada dalam pikiran ketika berjalannya studi. Apalagi setelah semakin tahu bahwa ternyata banyak tindakan-tindakan penyimpangan dalam pengelolaan negara. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, korupsi kolusi nepotisme, hingga bayangan negara ideal yang jauh dari kenyataan menjadi konsumsi sehari-hari. Apalagi kekuatan civil society juga belum begitu kuat, malah kadang dimanfaatkan para elit. Hal ini membuat koar-koar di luar kekuasaan tidak ada gunanya. Maka, jika ingin melakukan perubahan harus berani masuk ke dalam.

Berbicara tentang kepala daerah, maka salah satu kewajibannya ialah membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi para stakeholder. Sayangnya dalam beberapa fakta sebuah kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak, oleh karena itu dalam membuat kebijakan publik ada prioritas dan juga pilihan.

Prioritas saya dalam membangun daerah bertuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah. Hal utama yang akan saya lakukan ialah memberikan prioritas kepada sektor pertanian. Saya ingin menjadikan Kebumen sebagai daerah basis penghasil produk-produk pertanian. Potensi itu ada karena saat inipun Kebumen dikenal sebagai penghasil beras, sayuran, buah seperti semangka, juga kelapa yang digunakan untuk membuat gula merah/ gula jawa.

Saya tidak tertarik menjadikan Kebumen sebagai daerah industri. Oleh karena itu saya akan menyokong penuh program-program yang berkaitan dengan pertanian diantaranya menyediakan berbagai bantuan produksi kepada para petani, membuat komitmen bersama dengan para petani, melindungi komoditas lokal, juga berani membeli hasil produk pertanian.

Bantuan bagi para produsen pertanian yang bisa diupayakan diantaranya memberikan kredit kepada petani, menyediakan sarana produksi yang mudah diakses dan terjangkau, dan mengupayakan pertumbuhan produksi dengan tekonologi lokal. Sementara itu, pemerintah juga akan mengupayakan terciptanya kontrak sosial dengan petani. Dalam perjanjian tersebut petani berkewajiban menjaga lahan dan memproduksi secara maksimal. Pemerintah sendiri akan meringankan biaya pajak lahan antara 20-25 persen, juga menjamin penjualan produk pertanian dari para petani dan menyediakan kredit bagi kebutuhan sehari-hari petani.

Mengapa sektor pertanian menjadi prioritas? Selain karena identitas Kabupaten Kebumen adalam daerah agraris, pertanian juga merupakan sektor yang strategis. Saat ini keberadaan lahan pertanian semakin menyempit karena terdesak untuk kebutuhan industri dan perumahan. Padahal jika sampai terjadi krisis pangan, maka itu adalah awal dari dimulainya berbagai krisis di sebuah negara. Maka sebagai seorang kepala daerah, saya harus memastikan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat harus terpenuhi secara mandiri.

Program prioritas kedua ialah memanfaatkan sektor pariwisata sebagai basis pendapatan masyarakat. Akan dibuka seluas-luasnya bagi usaha di bidang ini diantaranya dengan membangun foodcourt dan tempat kerajinan khas Kebumen, membantu promosi dengan cara memberikan brosur wisata kebumen kepada setiap pegawai pemerintahan yang berkunjung ke luar daerah, serta menggerakkan kebudayaan daerah.

Prioritas lainnya berupa penyediaan ruang publik dan memangkas keberadaan parkir-parkir liar. Saat ini di pusat kota khususnya, keberadaan ruang publik yang dapat dinikmati siapa saja semakin berkurang. Hampir semua tempat berubah menjadi ruang privat, yang baru dapat diakses setelah membayar. Oleh karena itu pemerintah akan menguapayakan supaya membentuk ruang-ruang publik sebagai tempat interaksi masyarakat. Parkir juga menjadi masalah serius karena selama ini cenderung diabaikan. Padahal potensi pendapatan daerah dari sektor ini sangatlah besar. Sayangnya hampir di semua tempat terjadi kebocoran dalam pengelolaan parkir, begitu juga dengan keberadaan parkir liar yang semakin tidak terkendali.

Terakhir, di jajaran pemerintahan saya akan menekan biaya belanja pegawai dengan memperketat perekrutan pegawai negeri. Akan dilakukan efisiensi dan efektifitas supaya tidak ada PNS yang tidak punya pekerjaan. Saya juga akan meminta bantuan ahli hukum yang secara khusus menaruh perhatian pada permasalahan korupsi untuk menjadi penasehat, supaya dalam tindak tanduk saya nantinya terbebas dari perilaku korupsi. Saya ingin menjadi orang yang berada paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, khususnya yang dilakukan para aparatur negara.

Demikian agenda yang saya canangkan jika saya menjadi seorang bupati. Memang pendidikan dan kesehatan tidak menjadi prioritas dalam kebijakan saya, meskipun begitu keberadaanya tetap penting. Semoga ketika nanti benar-benar menjabat, Kebumen masih menjadi daerah agraris, juga menjadi daerah yang bebas korupsi dan memiliki etos efisiensi dan efektifitas dalam bekerja supaya saya tinggal malanjutkan program pemimpin sebelumnya. Sebetulnya saya juga ingin berbagi ide ini dengan kepala daerah yang sekarang, namun sayangnya saya tidak memiliki akses. Saya sangat senang jika ada kesempatan untuk membantu pemerintah dalam mengupayakan kesejahtaraan dan perwujudan daerah Kebumen yang bersih.