ANDAI AKU MENJADI KETUA KPK: PERKUAT POSISI TAWAR DAN RAIH DUKUNGAN MASYARAKAT

KPK merupakan institusi bentukan negara yang ditugaskan secara khusus untuk memberantas maupun mencegah praktek-praktek korupsi di Indonesia. KPK lahir karena institusi penegak hukum yang lebih dulu ada seperti polisi maupun kejaksaan tidak bisa maksimal dalam menjalankan amanah memberantas korupsi. Korupsi sudah masuk dengan berbagai wajahnya, bahkan hingga pada lembaga-lembaga formal yang seharusnya bertindak sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah institusi baru yang sekiranya belum dan tidak bisa terkontaminasi virus korupsi yang sudah merajalela.

Mengelola dan memimpin sebuah institusi seperti KPK bukanlah hal yang mudah. Korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan. Seperti apa yang pernah disampaikan Lord Acton (1934-1902) bahwa “All power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”. Musuh seorang ketua KPK dan para penyidiknya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan mereka bukankan musuh yang gampang ditaklukan. Elit penguasa memiliki wewenang membuat kebijakan, sementara KPK hanya menjalankan sesuai peraturan yang ada.

Kecilnya posisi tawar KPK terhadap para elit terlihat sejak pemilihan para pimpinan KPK. Oleh karena para pemimpin KPK dipilih oleh DPR berdasarkan rekomendasi presiden, maka sangat sulit bagi KPK untuk dapat membongkar kasus-kasus korupsi yang dilakukan para elit. Sistem sudah dibuat supaya KPK lemah dihadapan para penguasa, padahal sejatinya orang-orang yang memiliki kuasa inilah yang rentan terhadap perilaku korupsi.

Untuk itu, jika saya menjadi ketua KPK, saya akan memprioritaskan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh sistem, dengan tidak mengesampingkan pula korupsi yang disebabkan oleh perilaku individu dan kebiasaan di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan ialah menyiasati supaya KPK tetap memiliki posisi tawar yang tinggi untuk melawan para elit. Setelah terpilih sebagai ketua KPK, akan dibuat sebuah kontrak perjanjian dengan para anggota legislatif dan eksekutif bahwa mereka akan mendukung KPK dalam setiap upaya memberantas korupsi. Jika ada indikasi korupsi oleh salah satu aktor di badan legislatif, yudikatif maupun eksekutif, KPK harus diberikan dukungan baik secara moril maupun tindakan. Selain itu KPK juga harus memiliki wakil ketika DPR membahas undang-undang mengenai pemberantasan korupsi. Wakil KPK ini diikutsertakan ketika menyusun naskah akademik maupun ketika menyusun legal drafting.

Setelah itu, akan dilakukan penguatan di lingkungan internel KPK. Hal ini penting karena dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin KPK bekerja secara kolektif. Untuk itu perlu dilakukan penyatuan visi misi dan program kerja diantara para pimpinan KPK yang lain. Hal ini diyakini akan meningkatkan kekompakan dari para pimpinan KPK untuk memberantas korupsi.

Selain itu, saya juga akan menjadikan KPK sebagai lembaga yang benar-benar partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga instrumen ini penting karena KPK harus menjadi institusi negara yang mengajarkan bagaimana sebuah lembaga negara dikelola secara bersih dan profesional. Partisipatif bisa dilakukan dengan mengajak serta para LSM untuk mengawasi KPK dan juga mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Transparansi dan akuntabilitas juga harus dilakukan dengan membuka informasi apapun kepada publik.

KPK juga tidak bisa berjalan sendiri dalam memberantas korupsi, terutama karena musuh-musuhnya adalah para elit yang memiliki kekuasaan. Untuk itu KPK harus menggandeng rakyat untuk turut serta melawan elit yang melakukan penyelewengan. Dukungan dari masyarakat merupakan hal yang mutlak karena salah satu yang ditakuti oleh para penguasa adalah kekuatan masyarakat sipil. Selain itu dengan mengajak masyarakat turut serta KPK bisa mencoba menanamkan pembelajaran anti korupsi kepada masyarakat umum.

Demikian hal utama yang akan dilakukan andai menjadi ketua KPK. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ketua KPK, saya harus mampu mendapatkan kepercayaan dari berbagai elemen negara dan masyarakat supaya mereka turut bergerak membantu memberantas korupsi.